Kota Bima (Suara NTB) -
Sebagai tindak lanjut kesepakatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), oleh beberapa kepala daerah se-Pulau Sumbawa beberapa waktu lalu, Pemkot Bima, Kamis (27/1), menggelar rapat pembahasan rekomendasi.
Dalam rapat yang dihadiri, Wakil Wali Kota Arahman H. Abidin, Pimpinan DPRD Kota Bima, para Ketua Komisi dan Fraksi unsur Perguruan Tinggi (PT) serta sejumlah elemen lainnya ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi yang tengah dirancang dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
Kabag Humas Pemkot Bima L. Oka Sukarsana, S.IP yang ditemui, Jumat (28/1) kemarin, mengakui, beberapa poin yang dihasilkan, antara lain dalam pembentukan PPS ini harus ada SK dari masing-masing kepala daerah dan DPRD tentang kesiapan masing-masing daerah. Kesiapan ini untuk menyiapkan anggaran dalam APBD selama dua tahun berturut-turut. Di samping itu, masing-masing daerah juga harus menyiapkan biaya bagi pilkada PPS, jika sudah terbentuk.
Tidak hanya itu, lanjutnya, menyediakan proses pelimpahan aset dari pemerintah kabupaten/kota maupun aset provinsi. Termasuk mempersiapkan personel untuk mengisi tatanan pemerintahan PPS. Dari rapat tersebut, tegas Sukarsana, pada prinsipnya pemkot mendukung sepenuhnya dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Terkait keputusan pada pertemuan kepala daerah yakni terkait pelaksanaan kongres rakyat yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari mendatang, ungkapnya, Pemkot akan mengutus seluruh elemen masyarakat, antara lain, DPRD, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat.
Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan jika elemen seluruh Pulau Sumbawa bahwa pembentukan PPS ini mendesak bagi masyarakat. Terkait dana, Pemkot sendiri akan mempersiapkan dana sebesar Rp 2,5 miliar yang akan dikeluarkan secara bertahap, yakni sebesar Rp 1,5 miliar paa tahun 2011 dan Rp 1 miliar di tahun berikutnya. (use, Sabtu 29/01/11)
http://www.suarantb.com/2011/01/29/Sosial/detil3%201.html
0 komentar:
Post a Comment